DUDI harus memasukkan pelatihan kejuruan sejak awal

Dirjen Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto mengatakan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi harus melibatkan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) sejak awal. Hal ini dalam rangka memenuhi kebutuhan DUDI yang terus berkembang dan berkembang.

“Bersama DUDI kita harus merumuskan kurikulum bersama, bersama-sama menata dan berkomitmen untuk diterima oleh lulusan profesional, terutama dari SMK, sehingga DUDI benar-benar dapat menerimanya,” kata Wikan dalam keterangannya kepada Kemendikbud, Senin (14/12/2020). .

Baca juga: Richeese Nabati Buka 6 Lowongan Lulusan SMA dan Lulusan Perguruan Tinggi

Wikan juga menjadi perantara program inovasi profesional Merdeka, yaitu Fast Track SMK-D2

, yang memberikan keleluasaan kepada siswa untuk belajar secara bebas, namun tetap memiliki kompetensi soft skill, hard skill dan karakter khusus.

“Sejak semester pertama, program ini juga sudah terintegrasi dengan SMK dengan SMK dan DUDI pendampingnya,” jelas Wikan.

Wikan berharap para pendidik dapat membawa proyek DUDI yang sesungguhnya ke kelas profesional. Artinya, penerapan VET DUDI saat ini membuka pintu untuk berkontribusi bagi perkembangan VET di Indonesia.

Selain itu, lanjutnya, ada dukungan pemotongan pajak super bagi DUDI

yang memiliki kepentingan pengembangan karir.

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran

“Konsep Project Based Learning (PBL) menjadi kunci agar mahasiswa benar-benar mengetahui seperti apa dunia dan budaya kerja itu. Dengan project yang mahasiswa kerjakan kemudian disupervisi dan dinilai oleh DUDI, akan ada gambaran nyata sehingga mahasiswa mempersiapkan diri untuk menghadapinya. itu,” kata Wikan.
Harus berkontribusi pada masyarakat

Selain DUDI, diakuinya, penguatan pelatihan vokasi juga harus memberikan kontribusi pada aspek kehidupan sosial.

Misalnya, untuk konten pembelajaran, kompetensi otomasi perkantoran dan kompetensi tata kelola serta kompetensi akuntansi dan keuangan untuk lembaga yang dapat diintegrasikan sebagai pendamping penatausahaan dana desa.

Baca juga: Dirjen SMK: Belum 100 Persen SMK Tawarkan Pengajaran Tatap Muka

“Karena hampir setiap desa membutuhkan tenaga ini, namun terbatas pada SDM yang kompeten.

Kenapa bisa mengundang SMK? Karena banyak SMK yang sudah memiliki izin sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1),” kata Wikan.

LIHAT JUGA :

indonesiahm2021.id
unesa.id
unimedia.ac.id
politeknikimigrasi.ac.id
stikessarimulia.ac.id
ptsemenkupang.co.id

Rate this post